Perizinan Usaha Semarang 2026 Pemerintah Kota Semarang terus mematangkan integrasi layanan Perizinan Usaha Semarang guna menggenjot realisasi investasi di tahun 2026. Fokus utama tahun ini adalah memangkas waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang…
Pengurusan PBG dan SLF Bagi pemilik properti, pelaku usaha, maupun pengembang, legalitas bangunan adalah pondasi utama sebelum operasional bisnis berjalan dan pengurusan PBG dan SLF. Jika dulu kita mengenal istilah IMB (Izin Mendirikan Bangunan), kini regulasi tersebut telah sepenuhnya digantikan…
Kota Semarang tengah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa. Sebagai ibu kota Jawa Tengah sekaligus pusat administrasi dan perdagangan, kota ini menjadi magnet bagi para investor dan pelaku usaha baru. Menariknya, tren legalitas di Semarang kini tidak lagi didominasi oleh…
Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota maupun Kabupaten Semarang, tahun 2026 ini menjadi momentum krusial untuk melakukan “naik kelas”. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait tengah masif menggulirkan program fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan…
Memasuki tahun 2026, iklim investasi dan perizinan usaha di Indonesia kembali mengalami transformasi signifikan. Pemerintah pusat secara resmi meluncurkan pembaruan pada sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Langkah ini dibarengi dengan penegakan regulasi turunan terbaru, salah satunya melalui…
Pada pertengahan Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti proses perizinan usaha di kementerian/lembaga yang dinilai masih memakan waktu bertahun-tahun. Pemerintah akhirnya membentuk Satgas Deregulasi untuk memangkas aturan yang tumpang tindih dan mempercepat perizinan investasi. Mengapa Satgas Deregulasi Dibentuk? Langkah tegas…
